visitciamis.id Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sedang proses penyusunan regulasi yang dapat mengatur pelaksanaan wisata edukasi agar tercipta ekosistem yang aman, inklusif, dan berdampak positif.

Dalam diskusi yang dilakukan bersama Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf) di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat.

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa menegaskan bahwa sebenarnya fokus pemerintah itu bukan pada larangannya, tetapi berupaya mencari regulasi yang menjamin keselamatan dan kenyamanan wisata edukasi.

“Wisata edukasi perlu dirancang dengan sangat hati-hati, tapi jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan belajar langsung dari lingkungan,” katanya.

Dalam forum diskusi yang bertemakan “Dilarang atau Diatur? Mencari Titik Temu Antara Study Tour dan Masa Depan Pariwisata”. Kemenpar sedang menyusun beberapa pedoman yang nantinya bisa mengatur kesiapan destinasi, nilai pembelajaran, dan bahkan keamanan siswa.

Para peserta diskusi sepakat bahwa kolaborasi antar sektor pemerintah, sektor pariwisata, dan dunia pendidikan adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi wisata edukasi secara maksimal.

Selain itu, beliau menambahkan bahwa untuk saat ini bukan hanya meningkatkan unjujgan wisatawan, tetapi memberikan manfaat jangka panjang yang berdampak pada siswa-siswia di persekolahan.

“Bukan soal menghasilkan angka pariwisata, tapi bagaimana kegiatan ini memberi manfaat nyata bagi adik-adik kita. Kita ingin solusi jangka panjang, bukan sekadar memadamkan polemik sesaat,” katanya.

Dalam kegiatan yang sama, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, menambahkan regulasi ini perlu dihadirkan kesepakatan yang sama oleh seluruh unsur pariwisata.

Sebab sebelumnya belum ada regulasi yang mengatur secara detail mengenai wisata edukasi. Selain itu, denga adanya regulasi yang pasti akan menjadi angin segar bagi pelaksana study tour untuk siswa disekolah.

• Share
• Tweet
• Share
• Pin